Oelamasi,jurnal-NTT.com – Anggota DPRD Kabupaten Kupang, Yosef Lede, mendesak Pemerintah Kabupaten Kupang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar segera membayar dana transportasi kepada guru honorer komite.
Kepada media ini, Rabu (04/09/2024), Yosef Lede mengatakan, desakan kepada Pemkab Kupang tersebut menyusul banyaknya keluhan guru honorer komite terkait dana transport yang belum dibayarkan selama enam bulan terakhir.
Ketua DPRD Kabupaten Kupang periode 2014/2019 ini mengatakan, keluhan para guru honorer komite tersebut disampaikan kepadanya baik secara lisan, melalaui telepon seluler dan pesan WhatsApp.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Para guru honorer komite ini, lanjutnya, selalu menelepon dirinya soal keterlambatan pembayaran dana transportasi ini karena kebijakan penganggaran dana transportasi itu lahir saat dirinya menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kupang.
“Setiap hari saya ditelepon ratusan orang. Ada juga yang mengirim pesan WA (WhatsApp). Mereka (tenaga honorer komite) mengeluh karena dana transportasi mereka sudah enam bulan tidak dibayar. Mereka telepon ke saya karena mereka tahu bahwa dana transportasi ini dianggarkan saat saya masih menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kupang dan saat itu Bapak Ayub Titu Eki sebagai Bupati Kupang”, jelasnya.
Ia meminta agar Pemkab Kupang tidak mengabaikan hak-hak para tenaga honorer komite tersebut. Sebab jasa para tenaga honorer komite ini sangat besar bagi kemajuan pendidikan di Kabupaten Kupang.
Menurutnya, jika kondisi ini dibiarkan maka akan berpengaruh pada kinerja para tenaga guru honorer komite dalam menjalankan tugas sebagai tenaga pendidik.
“Ada guru honorer komite yang setiap hari berjalan puluhan kilo untuk mengajar anak-anak sekolah. Tetapi hanya dibayar setiap bulan Rp 500 ribu. Itu bukti kecintaan mereka terhadap pendidikan di Kabupaten Kupang. Itu pun sudah enam bulan tidak dibayar. Kalau kondisi ini dibiarkan maka jangan berharap pendidikan Kabupaten Kupang akan maju”, ujarnya.
Yosef Lede meminta Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang agar tidak mendiamkan hak para tenaga honorer komite tersebut.
“Kepala Dinas jangan tutup mati dengan hak guru honorer. Bagaimana jika kepala dinas pendidikan itu tidak terima gaji enam bulan. Bisa tidak? Kepala dinas enak karena dapat gaji setiap bilang ditambah fasilitas. Jadi kepala dinas tidak merasakan apa yang dirasakan para guru honorer komite ini”, tandanya.
Calon Bupati Kupang dari partai Gerindra ini juga mengusulkan agar ke depan, status para guru honor komite ini ditingkatkan ke tenaga kontrak daerah melalui Surat Keputusan Bupati Kupang.
“Tenaga honorer komite ini ke depan sebaiknya diangkat sebagai tenaga kontrak daerah dengan SK Bupati”, pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang, Eliaser Teuf belum berhasil dikonfirmasi. Dihubungi melalui sambungan telepon seluler namun tidak terhubung.
