Wabup Malaka Minta Perketat Penjagaan Pos Penjagaan Cegah Covid-19

- Editor

Selasa, 13 Juli 2021 - 14:47 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Penegasan itu disampaikan Wakil Bupati Malaka di ruang kerjanya, Selasa (13/7/2021) usai mengikuti secara virtual kegiatan Rakor Percepatan Pencairan Dana Desa Tahun 2021 dan Pencegahan Covid-19 yang dibuka Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat.

Wakil Bupati yang karib disapa Kim Taolin ini selanjutnya mengemukakan, terkait pernyataan Gubernur sehubungan dengan pencegahan Covid-19, yang harus dilaksanakan di Kabupaten Malaka adalah bagaimana upaya seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mencegah dan menanggulangi virus ini.

Baca Juga  Dapat Bantuan Oksigen Dari Kadin Malaka, Bupati Simon Beri Apresiasi

“Penting bagi Dinas Kesehatan yakni harus memeriksa para pelaku perjalanan, untuk memutus mata rantainya. Sehingga tidak membawa virus ini masuk ke wilayah Malaka”, ujar Wabup Kim Taolin.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selain itu, menurutnya, salah satu hal urgent adalah bagaimana instansi teknis yang terlibat di dalam upaya ini, menyerap anggaran covid-19 dan harus benar-benar dipergunakan sesuai dengan sasarannya, sehingga dapat menekan lajunya penyebaran covid-19,” tandas Wabup Kim.

Baca Juga  Pemda Malaka Teken MoU dengan BPN Bangun Pusat Pemerintahan

Oleh karenanya, harus ada kerja keras dibarengi upaya ekstra agar apa yang menjadi keinginan keluar dari ancaman virus ini dapat terwujud.

“Saya dengar arahan Gubernur bahwa jika seluruh kemampuan dikerahkan dengan mengikuti anjuran pemerintah semisal kemauan untuk divaksin, maka Bulan Desember 2021 nanti kita bisa lepas masker,” ujarnya lagi.

Ditanya soal penyerapan dana desa yang juga ditekankan dalam rakor ini, Wakil Bupati Malaka ini mengutarakan, penyerapan dana desa di Kabupaten Malaka belum maksimal.

Baca Juga  Dana BUMDes Desa Nanebot Diduga Hanya Dinikmati Kepala Desa dan Keluarga

“Penyerapan dana desa di Malaka belum maksimal karena adanya kendala utama seperti lambannya pertanggungjawaban melalui SPJ yang memang menjadi syarat mutlak pencairan. Sehingga nanti melalui Dinas PMD Saya minta untuk pertegas kepada para kepala desa,” tandasnya sambil menambahkan jangan karena satu atau dua desa bermasalah imbasnya sampai ke desa lain yang laporannya bagus dan tepat waktu.

Rakor virtual itu dihadiri juga Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Malaka, Zakarias Nahak dan Kadis PMD Kabupaten Malaka, Agustinus Nahak.

 

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Rumah Aspirasi Kaka Stevano dan Kementerian Kebudayaan Gelar Seminar Revitalisasi Budaya di TTU
18 Tahun Menjanda, Sisilia di TTU Bertahan di Rumah Rusak Tanpa Bantuan
Solidaritas Kabupaten TTU untuk Flores, 3 Truk Logistik Dilepas
Wabup TTU Instruksikan Update Data Kependudukan Bulanan, Camat dan Kades Diminta Perketat Pengawasan Desa
BPPD NTT Susun Rencana Aksi 2028, Wabup TTU Soroti 5 Agenda Pembangunan Perbatasan
Pater Krispinus dan Revolusi Hijau di Timor Tengah Utara
Tim Wasev Sterad Tinjau Jembatan Merah Putih, Warga Oenak Suarakan Harapan Baru
Pemkab TTU Salurkan Bantuan Kemanusiaan Senilai Rp 231 Juta untuk Korban Gempa di Ende dan Nagekeo
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 11 September 2026 - 19:39 WITA

Rumah Aspirasi Kaka Stevano dan Kementerian Kebudayaan Gelar Seminar Revitalisasi Budaya di TTU

Rabu, 9 September 2026 - 08:49 WITA

18 Tahun Menjanda, Sisilia di TTU Bertahan di Rumah Rusak Tanpa Bantuan

Sabtu, 5 September 2026 - 19:32 WITA

Solidaritas Kabupaten TTU untuk Flores, 3 Truk Logistik Dilepas

Jumat, 4 September 2026 - 06:39 WITA

Wabup TTU Instruksikan Update Data Kependudukan Bulanan, Camat dan Kades Diminta Perketat Pengawasan Desa

Kamis, 3 September 2026 - 20:08 WITA

BPPD NTT Susun Rencana Aksi 2028, Wabup TTU Soroti 5 Agenda Pembangunan Perbatasan

Berita Terbaru