Kupang, jurnal-ntt.com – Bupati Malaka Terpilih, Dr.Simon Nahak, SH.MH mengatakan secara tegas bahwa audit kinerja dan pengelolaan keuangan yang akan dilaksanakan bersama Wakil Bupati Malaka, Louise Lucky Taolin, S.Sos di masa 100 hari kerja pertama bukan untuk membalas dendam.
“100 hari kerja kami ingin mengaudit kinerja dan pengelolaan keuangan. Ini bukan berarti untuk mencari-cari kelemahan sesama. Tidak ! Ini maksud kami supaya, kemarin WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) kami harus pertahankan”.
Penegasan itu disampaikan Dr.Simon kepada wartawan, Minggu (25/4/2021), usai mengikuti gladi bersih jelang pelantikan yang akan dilaksanakan pada besok, Senin (26/4/2021).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bupati Malaka Terpilih ini mengatakan, komitmen untuk melaksanakan audit di masa 100 hari kerja tersebut bertujuan untuk mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sudah diraih Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malaka selama ini.
Selain itu menurutnya, audit 100 hari kerja itu bukan untuk membalas dendam. Audit itu bertujuan untuk mencegah pejabat pengelola keuangan negara untuk tidak melakukan tindakan-tindakan di luar ketentuan yang berlaku.
Ia melanjutkan, setelah lembaga audit menemukan kerugian negara, maka terhadap pejabat pengelola keuangan tersebut akan dilakukan dua langkah yakni pencegahan dan langkah represif.
Langkah pencegahan lanjutnya, berupa imbauan, pendekatan dan pembinaan agar hasil temuan kerugian negara tersebut dikembalikan ke kas negara.
Menurutnya, jika imbauan, pendekatan dan pembinaan tidak diindahkan oleh pejabat pengelola keuangan yang diaudit maka langkah selanjutnya adalah langkah represif yakni merekomendasikan temuan kerugian negara tersebut kepada Aparat Penegak Hukum.
“Kalau kita temukan, istilah saya, kalau kita masih bisa bina ya kita bina. Tapi kalau tidak bisa dibina ya kita binasakan dalam tanda kutip dengan aturan. Ada imbauan, ada pendekatan ada pembinaan untuk mengembalikan (kerugian negara) tapi kemudian tetap ngotot melawan ya kita rekomendasikan untuk ditindaklanjuti oleh Aparat Penegak Hukum untuk memberikan efek jera bagi teman-teman (pejabat pengelola keuangan) yang menyimpang dari ketentuan hukum”, tegasnya. (epy)
