Kupang, Mensanews.com – Komitmen dan kerja keras Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT (BKD) dalam melakukan reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari Gubernur Nusa Tenggara Timur. Penyerahan penghargaan tersebut bertepatan dengan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-63 Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Senin, 20 Desember 2021.
Penghargaan diterima secara langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT, Henderina S. Laiskodat, SP, M.Si dan disaksikan oleh Ketua Ombudsman RI, pimpinan DPRD, Forkompinda, Wali Kota dan para Bupati se-NTT, serta seluruh masyarakat NTT yang turut mengikuti perayaan secara virtual.
Secara umum, penghargaan yang diterima BKD memiliki selisih nilai yang ketat dengan Inspektorat Provinsi NTT. Untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi, BKD memperoleh Predikat Istimewa dengan nilai 94,15, sedangkan Inspektorat meraih predikat yang sama dengan nilai yang tidak jauh berbeda, yakni 92, 01.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Untuk kategori Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), BKD menempati peringkat kedua setelah Inspektorat. Akan tetapi, BKD masih tetap menyandang Predikat “Sangat Memuaskan” dengan nilai 90,25; terpaut 3.63 poin dari nilai SAKIP Inspektorat.
Disamping itu, BKD bersama Inspektorat serta 12 perangkat daerah lain juga memperoleh penghargaan karena telah berhasil mempertahankan Sertifikat Sistem Managemen Mutu ISO 9001:2015 pada Surveilance I dan II. Selain menerima penghargaan atas nama instansi, Kepala BKD dan 9 ASN pada BKD Provinsi NTT juga turut menerima penghargaan bersama 16 ASN lain atas perolehan tertinggi indeks profesionalitas. Dari total 26 orang yang menerima penghargaan ini, 22 ASN berpredikat “Tinggi” (nilai 90), sedangkan 4 lainnya berpredikat “Sangat Tinggi” dengan capaian nilai 95.
Untuk diketahui, indeks profesionalitas diukur berdasarkan empat indikator yakni kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin sebagai Aparatur Sipil Negara. “Masing-masing ASN silahkan menginput data-data terkait empat indikator tersebut ke dalam sistem yang telah disediakan” himbau Henderina.
“Secara pribadi maupun sebagai Kepala Badan, saya merasa bangga karena pekerjaan kami diapresiasi oleh pimpinan. Akan tetapi, tidak ada alasan apapun bagi saya untuk mengklaim prestasi ini sebagai hasil kerja pribadi, karena semua ini adalah hasil dari kerja tim yang solid”, ujar Henderina.
Menurut Henderina, penghargaan ini sebetulnya bukan penghargaan baru karena tahun sebelumnya BKD juga telah menerima penghargaan serupa dari Gubernur Nusa Tenggara Timur. Bedanya, penghargaan tahun ini diberikan untuk mengafirmasi konsistensi BKD dalam mempertahankan dan bahkan meningkatkan prestasi kerjanya. Misalnya untuk indeks reformasi birokrasi, terjadi peningkatan 4,55 poin, dari 89,60 pada tahun 2020 menjadi 94,15 pada tahun 2021.
“Memang pekerjaan kami adalah menciptakan yang belum ada dan membuat hal yang biasa menjadi luar biasa dengan terus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas produk layanan agar publik dapat semakin terlayani dengan baik”, ungkap Henderina.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Josef A. Naesoi, juga memaparkan program-program strategis pemerintah yang meskipun terkendala refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19, tetap dapat terlaksana secara efektif melalui berbagai terobosan dan alternatif pembiayaan. Dari delapan program strategis pemerintah, Wakil Gubernur NTT juga menyoroti program peningkatan sumber daya manusia dan kesejahteraan ASN dimana BKD menjadi leading sektornya.
Menurut Henderina, dalam rangka mendukung program strategis Gubernur dan Wakil Gubernur,BKD terus mendorong peningkatan kinerja dan profesionalitas ASN. Tahun ini BKD telah memfasilitasi peresmian pemanfaatan Assessment Center dan Computer Assisted Test (CAT). BKD juga telah memfasilitasi terlaksananya penilaian kinerja yang menjadi dasar pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi seluruh ASN lingkup pemerintah Provinsi NTT.
“Berdasarkan hasil kerja inovatif dan efektivitas kinerja yang ditunjukkan selama ini, maka Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT memperoleh peringkat kedua nasional BKN Award 2021 kategori komitmen pengawasan dan pengendalian lingkup Pemerintah Provinsi Tipe A”, ungkap Wakil Gubernur dalam sambutannya.
Di tempat terpisah, Henderina menjelaskan bahwa pencapaian ini melanjutkan perolehan sebelumnya yakni Peringkat II BKN Award di bidang penilaian kompetensi.
Ke depan, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT akan terus melaksanakan reformasi di bidang kepegawaian, antara lain dengan melakukan penguatan sistem, pembenahan proses dan penciptaan iklim inovasi dengan melahirkan sejumlah aplikasi yang dapat mempermudah pelaksanaan pekerjaan.
