KEFAMENANU, JURNALNTT – Di tengah antrean kendaraan yang mengular hingga ratusan meter di tiga SPBU wilayah Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), penjelasan resmi dari PT Pertamina Patra Niaga justru memicu tanda tanya besar. Warga menilai alasan yang disampaikan tidak sejalan dengan realita yang terjadi di lapangan.
Sebelumnya, Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menyebut antrean panjang pada Kamis (8/10/2026) terjadi akibat tingginya konsumsi Pertalite, lonjakan pembelian di jam sibuk, serta peralihan konsumen dari BBM nonsubsidi ke subsidi.
Sebagai solusi, Pertamina mengklaim telah mengoptimalkan suplai alternatif dari Integrated Terminal (IT) Tenau dan Fuel Terminal Atapupu, serta menyiapkan skema Reguler Alternatif Emergency (RAE) sambil menunggu kedatangan kapal MT Geraldine pada 10 Oktober 2026. Masyarakat pun diimbau tetap tenang dan tidak melakukan panic buying.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, narasi tersebut dibantah keras oleh warga. Warga Kota Kefamenanu, Juven Meomanu, menegaskan kelangkaan ini diduga kuat bukan karena kebutuhan wajar, melainkan akibat praktik penimbunan masif yang terstruktur dan sistematis.
Fakta di lapangan mengungkap modus operandi yang meresahkan. Kelompok pemburu BBM subsidi disinyalir menguasai hingga 10 barcode berbeda, sehingga satu kendaraan bisa melakukan pengisian berulang 5 hingga 6 kali dalam sehari.
Tak hanya itu, ratusan sepeda motor dengan tangki rakitan berkapasitas besar terlihat mendominasi antrean setiap hari demi meraup keuntungan pribadi. Ironisnya, saat SPBU sering kehabisan stok, para penjual BBM eceran justru menjamur tepat di depan SPBU dan menjual Pertalite dengan harga tinggi.
Kondisi ini memunculkan dugaan adanya keterlibatan atau pembiaran dari pihak pengelola SPBU setempat, karena lemahnya pengawasan internal membiarkan praktik pengisian berulang terjadi.
Masyarakat kini mendesak aparat penegak hukum untuk segera turun tangan menindak tegas para pemain BBM subsidi agar penyalurannya kembali tepat sasaran. Sayangnya, hingga kini persoalan tersebut belum mendapat atensi serius dari kepolisian maupun Pemda setempat.
Penulis : Mario
Editor : Maryo Usboko
Sumber Berita: JurnalNTT
