Betun,jurnal-NTT.com -Ada banyak program kerja SN-KT yang perlu didiskusikan dengan pihak terkait salah satunya Dinas Pendidikan Provinsi NTT guna membangun kerja sama yang bisa membantu peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Malaka”, ungkap Bupati Malaka Dr. Simon Nahak, S.H.,M.H., saat bersilaturahmi dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT, Linus Lusi, S.Pd., M.Pd., di ruang kerjanya, Kamis (22/7/2021).
Bupati Simon menekankan kualitas pendidikan itu penting. Namun pada masa pandemi Covid-19 ini kita tidak perlu banyak omong soal kualitas pendidikan, terutama kami di Kabupaten Malaka. Pasalnya sejak pandemi Covid-19 terjadi benturan-benturan hambatan yang tentunya terjadi juga di daerah lain.
“Sejak pandemi melanda daerah ini, sekolah-sekolah nampaknya seperti tidak bergerak, tidak ada aktivitas karena semua kegiatan langsung dari rumah secara daring. dan justru Ini adalah kelemahan yang kami alami di Malaka”, ujar Bupati Simon.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sambung Bupati Simon, di Malaka jaringan internet tidak stabil dan terputus-putus sehingga sangat mengganggu terutama saat kegiatan zoom meeting bersama pemprov NTT maupun dengan pemerintah pusat, kadang kami tidak bisa ikut dengan baik karena tidak bisa terkoneksi.
“Jaringan internet itu penting untuk bisa mengikuti perkembangan-perkembangan. Namun sayangnya kami di Malaka jaringan masih belum stabil. Contoh kasus, pernah ada zoom meeting dengan Pak Presiden, saat kita bergabung namun karena jaringan hanya internet muter-muter saja sampai orang sudah selesai baru bisa terbuka”, kata Bupati Simon
Ini menjadi hambatan bersama, khususnya pelaksanaan sekolah online. Suka atau tidak suka tetapi faktanya memang demikian jadi tidak bisa kita lawan dengan cara apapun, yang ini kita harus hadapi untuk bisa dikerjakan.
Bagi Bupati Simon yang terpenting dari silaturahmi ini adalah soal kekurangan guru bagi SMA/SMK di Malaka yang merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi, entah itu guru tenaga kontrak daerah maupu PNS. Sementara untuk Guru SD dan SMP saat ini ada test CPNS dan mudah-mudahan ini bisa membantu.
Soal Guru tenaga kontrak daerah, kami tentu bisa membantu lewat APBD kami. Minimal guru-guru kontrak daerah kami bisa support dengan anggaran daerah karena saya keliling beberapa sekolah kadang-kadang terutama mata pelajaran IPA itu banyak guru-guru Kimia, Biologi, Matematika itu sangat minim. sementara banyak yang sarjana tapi belum menjadi guru sehingga mau tidak mau kita harus intervensi dengan APBD.
Bupati Simon memohon agar Dinas Pendidikan NTT punya kewenangan di SMA/SMK menolong kami khususnya mengirimkan tenaga kontrak provinsi untuk tingkat SMA/SMK karena animo untuk sekolah di Malaka cukup tinggi.
Menurutnya, ke depan akan terus bangun kerjasama untuk pendidikan ini karena salah satu program prioritas adalah kualitas pendidikan di Kabupaten Malaka sebagai kabupaten perbatasan ini juga mau menunjukan bahwa di Malaka juga bisa punya skill dan SDMnya mumpuni.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT, Linus Lusi dalam sapaan awalnya menyampaikan proficiat secara langsung kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati yang telah dipercaya oleh masyarakat Malaka untuk memimpin Malaka dalam periode ini.
“Saya mengikuti pokok pikiran Pak Bupati lewat media online dan juga media cetak yang selalu menyampaikan hal-hal yang positif untuk percepatan pembangunan karena Malaka berdiri atas gerakan bersama sehingga ketika Bapak Bupati dan Wakil Bupati memimpin tentu dibantu oleh semua warga dan disitu pemerintah provinsi hadir”, ungkap Linus Lusi.
Kehadiran pemprov, kata Linus, itu lewat sector pendidikan SMA/SMK yang mana milik Pemprov tapi ber-KTP Malaka. Mereka (SMA/SMK) masyarakatnya Bapak, mereka rakyatnya Bapak. Akan tetapi soal hal ini, saya ucapkan terima kasih karena sudah memberi warning bagaimana dukungan pemerintah provinsi lewat tenaga-tenaga guru yang dimaksud.
Terkait bantuan Guru SMA/SMK, Linus mengakui bahwa tahun sebelumnya memang dibuka ruang itu, namun untuk tahun ini ada refocusing anggaran jadi peluang yang bisa bersinergi belum terbuka tetapi andaikan ini terbuka karena Bupati sendiri bertemu dengan kami maka akan kami sampaikan ke Gubernur NTT terkait harapan dan permohonan Bapak Bupati.
Pada kesempatan ini Linus Lusi juga membeberkan bahwa terdapat 903 jumlah SMA/SMK yang menjadi kewenangan Pemprov NTT. Sedangkan sebanyak 13 ribu lebih sekolah (SD dan SMP) menjadi wewenang kabupaten/kota.
Dari jumlah tersebut di atas untuk tingkat SMA yang mendapat akreditasi A baru 94 sekolah sedangkan SMK akreditasi A sebanyak 14 sekolah. Ini sangat minimalis untuk ukuran secara keseluruhan se-NTT, belum lagi kami buka hanya Malaka.
kami sudah koordinasi dengan badan akreditasi nasional yang ada, tahun ini mereka laksanakan 631 sekolah yang belum terakreditasi sehingga ini juga menjadi peluang untuk SD, SMP, agar bisa didata agar dapat menjadi pembanding ditingkat SMA
“Sesuai pantauan kami, sekolah-sekolah yang ada selama ini memang guru-guru dan kepala sekolah selama ini sudah bekerja sangat maksimal tetapi harus terus dipacuh lagi, agar kalau bisa keluar dari rutinitas yang ada untuk bisa menciptakan inovasi baru.
“Sekolah-sekolah kita arahkan kalau waktu untuk jabatan kepala sekolah jangan terlalu lama. kalau sudah kelamaan cenderung rutinitas tetapi kalau diberi jangka pendek dengan target tertentu mereka sepertinya terpacuh bagus”, ujar Linus Lusi.
“Saya berharap ini mungkin juga menjadi gayung bersambut pada takaran Pendidikan dalam provinsi. Dan saat ini kita lagi penataan semua. Sistem kepala sekolah saat ini kita open bidding pelelangan kemudian pemetaan yang sudah ada digeser kiri-kanan tapi palingan oktober baru kita laksanakan sehingga untuk masalah guru SMA/SMK bisa teratasi”, pungkas Linus Lusi.
