Oelamasi,jurnal-NTT.com – Anggota DPRD Kabupaten Kupang, Provinsi NTT, Anton Natun dari fraksi Partai Hanura menilai banyak oknum pejabat di Kabupaten Kupang bergaya hidup hedon di tengah kemiskinan ekstrim yang mendera masyarakat Kabupaten Kupang. Pernyataan Anton ini merujuk pada beberapa oknum pejabat yang saat ini menguasai kendaraan dinas lebih dari tiga bahkan empat unit sekaligus.
Kepada media ini, Minggu (23/07/2023), Anton mengatakan, seharusnya setiap pejabat memiliki sense of crisis terhadap penderitaan rakyat dengan melakukan efisiensi anggaran, termasuk tidak menggunakan kendaraan dinas lebih dari satu unit.
Ia mencontohkan, Kabag Umum Setda Kabupaten Kupang, John Sula yang menggunakan empat unit kendaraan dinas. Menurutnya, pejabat yang menguasai dan menggunakan kendaraan dinas lebih dari satu unit tersebut menunjukkan bahwa pejabat tersebut tidak memiliki sense of crisis terhadap masyarakat yang saat ini sedang dilanda kemiskinan ekstrim.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Banyak oknum pimpinan OPD di Kabupaten Kupang yang bergaya hidup hedon. Ada yang menggunakan kendaraan dinas sampai empat unit. Contohnya Kabag Umum Setda Kabupaten Kupang yang pakai kendaraan dinas sampai empat unit. Ini salah satu contoh bahwa ada pejabat yang tidak memiliki sense of crisis terhadap kondisi kemiskinan ekstrim yang saat ini dialami masyarakat Kabupaten Kupang”, jelas Anton.
Anton meminta Bupati Kupang, melalui Plt.Sekda Kabupaten Kupang, Rima Salean agar segera menarik kembali kendaraan dinas dari oknum pejabat yang menguasai kendaraan dinas lebih dari satu unit agar bisa dipergunakan oleh pejabat lain yang belum memiliki kendaraan.
Selain itu, Anton mengatakan, sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kupang mencapai 80.020 orang atau urutan ketiga termiskin setelah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) yang menempati urutan pertama dan Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) di urutan kedua termiskin di Provinsi NTT.
Kondisi kemiskinan ekstrim di Kabupaten Kupang ini, menurut Anton, jelas menunjukkan bahwa kepemimpinan Bupati Kupang, Korinus Masneno gagal total selama lima tahun.
Menurut Anton, kegagalan program Revolusi 5P (Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata) yang menjadi program prioritas Bupati Korinus menjadi faktor utama penyebab kemiskinan ekstrim di Kabupaten Kupang.
Karena itu, ia meminta para pejabat di Kabupaten Kupang agar memiliki sense of crisis terhadap kemiskinan ekstrim yang sedang melanda masyarakat Kabupaten Kupang dengan cara tidak bergaya hidup hedon.
Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Kupang ini juga menyoroti kinerja pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kupang dalam merealisasikan program 5P di Kabupaten Kupang.
Kegagalan program 5P yang dicanangkan Bupati Korinus tersebut menurutnya, tidak terlepas dari buruknya kinerja OPD terkait, termasuk Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kupang.
Menurutnya, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kupang dan beberapa dinas terkait gagal mengeksekusi program 5P.
Padahal menurutnya, sektor pertanian memiliki peran strategi dalam memajukan perkonomian daerah maupun perekonomian nasional. Sektor pertanian merupakan penyedia bahan pangan bagi masyarakat. Sektor pertanian juga merupakan instrumen utama dalam upaya pengentasan kemiskinan, penyedia lapangan kerja, serta sumber pendapatan masyarakat kecil.
“Kalau sektor pertanian baik maka dengan sendirinya sektor lainnya juga akan baik. Kalau pertanian baik maka otomatis pendidikan baik, kesehatan baik, ekonomi maju dan masyarakat sejahtera. Kalau Program 5P sukses tidak mungkin Kabupaten Kupang juara tiga termiskin di Provinsi NTT”, ungkap Anton. (epy)
