KEFAMENANU, JURNALNTT – Kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyeret seorang anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sekon, Kecamatan Insana, kini berbuntut panjang.
Menanggapi kasus tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) resmi memberikan rekomendasi kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sekon untuk segera menggelar musyawarah guna mengusulkan pemberhentian dan pergantian, Jumat (20/11/2026).
Rekomendasi itu disampaikan langsung oleh Plt. Kepala Dinas PMD Kabupaten TTU, Agustinus J. Banu, S.Fil., M.Si, setelah menerima laporan dari Camat Insana.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami sudah mendapatkan laporan dari Bapak Camat, Kecamatan Insana, terkait dengan penyelesaian di tingkat kecamatan yang mendapatkan jalan buntu,” ujar Jefry kepada media.
Menurut Jefry, Dinas PMD tidak mencampuri laporan polisi yang ada, karena hal tersebut merupakan proses hukum yang harus tetap diikuti sesuai jalur yang berlaku.
“Kami tidak mengurusi laporan polisi karena itu merupakan proses hukum yang kita ikuti. Kami hanya memanggil sebagai BPD,” tegasnya.
Sebagai bahan pertimbangan, Dinas PMD menilai yang bersangkutan telah melanggar kewajiban norma dan etika sebagai penyelenggara pemerintahan desa.
Pelanggaran tersebut merujuk pada Pasal 63 dan 64 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, junto Pasal 63 dan 67 Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
Atas dasar itu, Dinas PMD memberikan rekomendasi resmi agar BPD segera bertindak.
“Maka kami Dinas PMD Kabupaten TTU memberikan rekomendasi kepada BPD Desa Sekon untuk segera melakukan musyawarah untuk bisa mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan dan mengusulkan pergantian kepada Bupati melalui Camat dan Dinas PMD,” jelas Jefry. ***
Penulis : Mario
Editor : Maryo Usboko
Sumber Berita: JurnalNTT






