Oelamasi,jurnal-NTT.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kupang baru saja meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas pengelolaan keuangan dan aset daerah tahun anggaran 2023. Perolehan opini WTP ini tidak terlepas dari kerja keras Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kupang dan tim kerja yang dibentuk pada tahun 2022.
Kepada media ini di ruang kerjanya, Kamis (06/06/2024), Okto Tahik menjelaskan, keberhasilan Pemkab Kupang dalam meraih opini WTP tersebut merupakan bukti kerja keras dan kerja kolaboratif dari tim kerja yang dibentuk pada tahun 2022.
Menurutnya, pada tahun 2022, saat dipercayakan sebagai Kepala BPKAD Kabupaten Kupang, dirinya membentuk lima tim kerja. Kelima tim kerja itu terdiri dari: pertama, tim penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Tim ini bertugas untuk menyusun LKPD tahun sebelumnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kedua, tim tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. Tim ini bertugas untuk menindaklanjuti semua temuan BPK atas pengelolaan keuangan dan aset daerah di tahun sebelumnya.
Ketiga, tim penelusuran dan inventarisasi aset daerah hasil temuan BPK. Tim ini bertugas untuk melakukan penelusuran dan inventarisasi terhadap aset daerah yang menjadi temuan BPK di tahun sebelumnya,
Keempat, tim penilaian terhadap aset yang bernilai nol dan tidak wajar. Tim ini bertugas untuk melakukan penilaian terhadap aset daerah yang bernilai nol dan tidak wajar.
Kelima, tim khusus yakni tim perumusan penyusunan aset daerah. Tim ini bertugas untuk merumuskan dan menyusun aset daerah.
Ia menjelaskan, setiap hari Jumat dalam seminggu, tim kerja yang dibentuk tersebut melakukan konsultasi dengan BPK RI terkait kendala yang ditemui dalam melaksanakan tugas.
Okto Tahik mengatakan, setelah dibentuk di tahun 2022, tim kerja tersebut langsung bekerja. Hasilnya, di tahun 2023, Pemkab Kupang berhasil meraih opini WTP atas pengelolaan keuangan dan aset daerah tahun anggaran 2022 untuk pertama kali sepanjang sejarah berdirinya Kabupaten Kupang.
Tim kerja yang dibentuk tersebut lanjutnya, di tahun 2024 ini berhasil mempersembahkan satu lagi opini WTP BPK untuk pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Kupang tahun anggaran 2023.
Kesuksesan tim kerja tersebut, menurutnya, tidak terlepas dari peran Sekretaris BPKAD Kabupaten Kupang, Maria Dominatrix Baba Nong, ST yang sangat ulet dan gigih dalam melaksanakan tugasnya sehingga opini WTP bisa diraih.
“Kalau tidak bentuk tim kerja maka opini WTP tidak bisa diraih. Saya juga beri apresiasi untuk Ibu Ina Baba Nong (Maria Dominatrix Baba Nong) yang sangat ulet dan gigih dalam bekerja sehingga opini WTP ini bisa diraih selama dua tahun berturut-turut”, jelasnya.
Okto menjelaskan, kendala terbesar dalam upaya untuk meraih opini WTP adalah persoalan pengelolaan aset. Kendala dalam pengelolaan aset ini disebabkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk pengelolaan barang di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih terbatas. Untuk itu, kedepan, lanjutnya, BPKAD akan mulai melakukan pembinaan terhadap staf OPD tentang penyusunan laporan keuangan dan aset daerah yang nantinya akan menjadi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepala daerah.
“Selama ini dalam menyusun laporan keuangan, OPD masih dibimbing dan diawasi staf BPKAD. Jadi OPD kerja lalu kita awasi”, ujarnya.
Ia juga mengungkapkan, kendala lainnya adalah penyusunan laporan pengelolaan keuangan dan aset daerah masih menggunakan SIMDA-BMD (salah satu aplikasi yang digunakan dalam penyusunan Laporan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah). Kelemahan Sistem SIMDA-BMD ini katanya, belum terkoneksi dengan SIPD.
Seharusnya, kata Okto, penyusunan laporan keuangan dan aset daerah sudah menggunakan E-BMD yang merupakan sistem aplikasi untuk menyajikan laporan keuangan berbasis Akrual, yang telah terintegrasi secara online.
“Seharusnya E-BMD agar bisa langsung terkoneksi dengan SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) sehingga laporan (keuangan dan aset) bisa cepat”, ungkapnya.
