KEFAMENANU, JURNALNTT – Ratusan guru di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang telah lulus seleksi sebagai calon kepala SMA dan SMK hingga kini belum dilantik. Penundaan yang beralasan kendala teknis dan administrasi itu mendapat sorotan tajam dari DPRD NTT.
Ketua Fraksi NasDem DPRD NTT yang juga Anggota Komisi V, Kasmirus Kolo, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi NTT segera menuntaskan proses pelantikan.
Kasmirus menilai alasan kendala teknis dan prosedur administrasi yang disampaikan Disdikbud tidak bisa dijadikan pembenaran untuk menunda hak para guru.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Dinas Pendidikan tidak boleh menjelaskan proses yang bertele-tele. Jangan menggunakan alasan prosedur yang panjang untuk mengatakan bahwa mereka belum bisa dilantik,” tegas Kasmirus saat dikonfirmasi di Kupang, Rabu (23/9/2026).
Menurut dia, ketidakpastian status kepemimpinan di satuan pendidikan berpotensi mengganggu efektivitas dan keberlangsungan proses belajar-mengajar. Sekolah, kata dia, membutuhkan pemimpin definitif dengan kepemimpinan yang kuat, bukan sekadar pejabat pelaksana tugas.
“Proses belajar-mengajar di sekolah itu butuh motor penggerak, butuh kepala sekolah dengan leadership yang kuat untuk menggerakkan seluruh proses. Kalau sekolah terus dipimpin Plt, kerjanya juga akan setengah-setengah dan membuat situasi sekolah penuh dengan ketidakpastian,” ujarnya.
Kasmirus juga menyoroti adanya kesan diskriminatif dalam proses pelantikan tersebut. la menyebut, sebagian calon kepala sekolah dari periode seleksi yang sama di beberapa kabupaten telah dilantik, sementara ratusan lainnya masih tertahan dengan alasan verifikasi dan penyesuaian sistem.
“Itu tidak boleh ada semacam diskriminasi. Pelantikan terhadap sekelompok guru dilakukan, sementara guru lain dalam periode yang sama dan memenuhi syarat malah ditahan. Kalau seluruh tahapan seleksi sudah dilewati dan memenuhi syarat, untuk apa ditahan-tahan?” katanya.
Terkait kendala administrasi di tingkat pusat, seperti verifikasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan penyesuaian aplikasi SIM KSPSTK, Kasmirus meminta Disdikbud NTT lebih proaktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar hambatan teknis segera tuntas.
la pun mengingatkan agar pengisian jabatan kepala sekolah murni berdasarkan profesionalisme, kapasitas, dan kompetensi, serta bebas dari intervensi politik.
“Penentuan calon kepala sekolah harus dijauhkan dari pertimbangan-pertimbangan politik. Harus menggunakan pertimbangan rasional dan profesional. Tempatkan guru-guru yang punya kapasitas dan profesionalitas tinggi untuk memajukan sekolah. Jangan sampai ada praktik politik yang melibatkan kepala sekolah karena itu justru akan merusak mutu pendidikan di NTT,” pungkas Kasmirus.***
Penulis : Mario
Editor : Maryo Usboko
Sumber Berita: JurnalNTT
