KUPANG,jurnalntt.com| Provinsi Nusa Tenggara Timur kembali meraih prestasi di tingkat nasional dengan meraih penghargaan sebagai Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi terbaik 2024 untuk wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua (Nusampua). Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo kepada Penjabat Gubernur NTT Dr. Andriko Noto Susanto, S.P., M.P, dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD ) tahun 2024 dengan Tema Digitalisasi Pemda untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Jakarta pada Senin, 23 September 2024.
Rakornas P2DD tersebut merupakan forum tertinggi koordinasi percepatan dan perluasan digitalisasi daerah yang dihadiri oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartanto, Menteri Keuangan Sri Muliyani, Gubernur BI Perry Warjiyo, Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir, dan Gubernur, Bupati/Walikota Se-Indonesia serta pimpinan kementerian/lembaga, anggota satgas P2DD.
Prestasi tersebut juga semakin dilengkapi dengan catatan gemilang yang diraih oleh Kota Kupang yang meraih penghargaan sebagai TP2DD Kota Terbaik 2024 Wilayah Nusampua dan Kabupaten Manggarai Barat sebagai TP2DD Kabupaten terbaik Wilayah Nusampua.
Penjabat Gubernur NTT Dr. Andriko Noto Susanto, S.P., M.P, mengungkapkan apresiasi kepada semua pihak yang berkontribusi atas penghargaan tersebut. “Saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi sehingga Pemerintah Provinsi NTT mendapatkan penghargaan ini dari Bank Indonesia. Penghargaan ini juga akan memicu kita untuk terus meningkatkan digitalisasi di Provinsi NTT sehingga pertumbuhan ekonomi yang kita harapkan sampai 7% yang kita harapkan dapat tercapai,” kata Pj. Gubernur.
“Kita perlu mempercepat proses digitalisasi di Provinsi NTT dan akan berdampak pada efisiensi dan efektivitas pembangunan wilayah dan pertumbuhan ekonomi dan mempercepat penyaluran program pembangunan ataupun program bantuan lainnya. Kita berbahagaia atas penghargaan ini. Ini penghargaan yang luar biasa dan semoga NTT lebih hebat lagi ,” tambah Andriko.
Sementara itu Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan, pemerintahan di era digital sangat membutuhkan infrastrukutur kehidupan digital. ”Perluasan digitalisasi daerah melalui pemanfaatan digital public infrastruscture sebagai pondasi layanan digital nasional,” ujar Anas.
Beliau kembali menekankan arahan Presiden yaitu kehadiran birokrasi harus orientasi melayani bukan memperhambat sehingga yang menjadi tolak ukur adalah kemudahan, kepuasan dan manfaat.
Menteri Keuangan Sri Muliyani dalam sambutannya menyampaikan untuk mendukung layanan digitalisasi, Kementerian Keuangan telah mengalokasi dalam APBN untuk peningkatan alokasi pembangunan infrastruktur digital dan peningkatan SDM.
“Kami bersama Kemendagri meyakinkan bahwa operasi dari keuangan pemerintah dengan hampir sepertiga APBN ditransfer ke daerah ke APBD sehingga mereka bisa menjadi suatu sumber daya yang mampu meningkatkan kinerja dan kesejahteraan ekonomi masyarakat di daerah,” jelas Muliyani.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan pesatnya perkembangan digitalisasi juga perlu direspon dengan manajemen resiko cyber dan perlindungan data pribadi.
”Di level daerah peran perbankan juga perlu terus ditingkatkan agar meningkatkan kapasitas dalam pelayanan ekonomi dan ekonomi daerah. Maka untuk mendukung hal tersebut, transformasi digital baik di pusat maupun daerah perlu harus disinergikan dan di sinilah peran penting dari TP2DD,” ungkap Perry.
Sejalan dengan hal itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartanto mengungkapkan P2DD ini sangat penting untuk perkembangan implementasi elektronik transaksi pemerintah daerah.
”Peningkatan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemda (IETPD) sejalan dengan kenaikan pajak daerah dan retribusi daerah. Implementasi Elektronifikasi Transaksi Daerah (ETPD) mengalami peningkatan setiap tahun. Hasil asesmen IETPD pada semester I tahun 2024 menunjukan bahwa 87,9 % atau 480 pemda daerah berada dalam level digital. Capaian tersebut sudah melebihi target digital Satgas P2DD tahun 2024 yang sebesar 85%. Untuk tahun 2025, Satgas P2DD menargetkan 100% Pemda dapat mencapai level digital,” jelas Airlangga.
“Saya berharap 4 hal yang kita bisa perhatikan ke depan, yaitu pertama realisasi belanja APBD untuk mendorong perekonomian daerah. Kedua, ekosistem transaksi digital dan peran Bank Pembangunan Daerah bisa lebih ditingkatkan. Ketiga, Satgas P2DD yang saya minta untuk mengakomodasi PP 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum PDRD. Dan tentu sosialisasi dan branding, ini menjadi sangat penting,” kata Menko Airlangga.
Selanjutnya, Menko Airlangga juga mendorong ekosistem transaksi digital Pemerintah Daerah melalui penguatan peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam penyediaan layanan yang mendukung digitalisasi pajak dan retribusi daerah seperti mendukung mekanisme split payment untuk Opsen PKB dan BBNKB. Lebih jauh, Menko Airlangga juga menekankan pelaksanaan sosialisasi dan branding kebijakan P2DD yang lebih intensif.*
