JAKARTA,jurnalntt.com| Penjabat Gubernur NTT, Dr. Andriko Noto Susanto, S.P., M.P., menghadiri acara Penyerahan Secara Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2025, serta Peluncuran Katalog Elektronik Versi 6 yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (10/12/2024).
Acara yang dipimpin langsung oleh Presiden RI ini bertujuan untuk mempercepat implementasi anggaran dan meningkatkan transparansi serta efisiensi dalam pengelolaan belanja pemerintah di tahun 2025. Kehadiran Pj Gubernur NTT menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTT untuk mendukung kebijakan nasional dalam mendorong pembangunan yang merata di daerah.
Acara diawali laporan Sri Mulyani Indrawati mengenai alokasi anggaran untuk tahun 2025. Dalam laporannya, Sri Mulyani menyampaikan bahwa APBN 2025 merupakan APBN yang disusun dalam masa transisi pemerintahan hasil pemilu 2024.
“Di dalam proses penyusunan, pemerintah bersama DPR telah melakukan komunikasi dan konsultasi dengan Presiden terpilih agar program pembangunan prioritas Presiden terpilih dapat diakomodasikan secara optimal dalam APBN 2025,” ujar Sri Mulyani.
Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, melaporkan bahwa pengembangan katalog elektronik versi 6.0 akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pada seluruh pengadaan barang jasa pemerintah. Hal tersebut dikarenakan seluruh proses transaksi mulai dari pemesanan kontrak pembayaran sampai dengan pengiriman barang akan terintegrasi dalam satu platform.
“Selain itu pada e-katalog versi 6.0 ini juga para pihak akan semakin dimudahkan untuk melakukan pembayaran juga pelaporan pajak atas pembelian barang dan jasa,” ucap Luhut.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menekankan komitmen pemerintah untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka melanjutkan upaya transformasi menuju Indonesia maju, Indonesia makmur, dan Indonesia emas tahun 2045. Oleh karena itu, Presiden Prabowo mengatakan bahwa APBN tahun 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, keberlanjutan, namun dengan kehati-hatian.
“Kita punya cita-cita yang tinggi, tapi kita harus terus melakukan pengendalian ekonomi secara pruden hati-hati, dan terencana dengan baik. Belanja negara harus kita lakukan dengan meningkatkan efisiensi, penghematan di semua bidang, mengurangi pemborosan,” ucap Presiden Prabowo.**
