KUPANG,jurnalntt.com| Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Provinsi NTT terus berkomitmen dan bersinergi dalam upaya bersama untuk penanganan bencana erupsi gunung lewotobi laki-laki dan konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Flores Timur.
Hal tersebut ditandai melalui komitmen bersama dalam Rapat Koordinasi Pj. Gubernur NTT, Dr. Andriko Noto Susanto, S.P, M.P bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto dan Wakil Mendagri Bima Arya di Ruang Rapat Gubernur NTT, Senin (25/11/2024).
Dalam rapat tersebut dibahas terkait dengan penanganan korban bencana erupsi gunung Lewotobi Laki-laki yakni dengan pembangunan hunian sementara (Huntara) dan rencana pembangunan Huntap (Hunian tetap) bagi para korban dengan mempertimbangkan aspek sosiokultural. Juga rencana untuk renovasi rumah-rumah yang dibakar akibat konflik sosial Kecamatan Adonara Barat.
“Kita bersama pemerintah daerah tetap bersinergi untuk mengawal masyarakat pengungsi agar dilayani secara baik. Melalui TNI dan Polri juga menyampaikan masih ada bantuan-bantuan yang datang dan itu akan dikirim ke gudang logistik yang ada di Larantuka,” ungkap Menko PMK Pratikno.
”Pelayanan tetap dimaksimalkan di lokasi pengungsian yang tersentralisir maupun di pengungsian mandiri di kerabat-kerabat mereka (pengungsi-red).
“Untuk pembangunan hunian sementara (huntara) bagi para pengungsi sementara dibangun oleh BNPB dibantu oleh TNI/POLRI. Lokasinya sudah clear dan pembangunan sudah dimulai serta pengangkutan material juga sudah mulai berdatangan jadi kita cek betul bagaimana pengangkutan material dan lain-lain. Untuk sarana air bersih juga sedang disiapkan kepastiannya atas koordinasi dari Wamen PU,” jelasnya.
Sementara itu, Pratikno menambahkan terkait dengan hunian tetap, masih dalam identifikasi untuk finalisasi lokasinya dengan pertimbangan diantaranya tidak jauh dengan kampung asal para pengungsi, tidak jauh dari sumber penghidupan (kebun atau lahan pertanian), dan dapat juga diterima oleh masyarakat sekitarnya.
Ia juga menjelaskan terkait dengan komitmen pemerintah untuk merenovasi rumah yang rusak akibat konflik sosial di Adonara. “Pagi tadi kita juga ke Kecamatan Adonara Barat, disana ada konflik sosial warga dimana 52 rumah terbakar dan pemerintah pada prinsipnya bersiap dan berkomitmen untuk segera merenovasi dan memperbaiki rumah tersebut. Kami juga siapkan dari sisi sosioantropologis-nya. Kami juga tadi ke desa yang merupakan lokasi konflik dan juga menemui tokoh masyarakat dan mendorong untuk menjalin komunikasi agar kembali berdamai sehingga situasi kembali kondusif,” jelasnya.
Sementara itu, Pj. Gubernur NTT mengungkapkan apresiasi atas perhatian Pemerintah Pusat yang menaruh perhatian dan mendukung penuh penanganan bencana. “Terima kasih dan apresiasi yang setingg-tingginya Pemerintah Pusat dan seluruh pihak yang telah membantu Pemprov NTT dalam penanganan bencana erupsi gunung lewotobi laki-laki dan konflik sosial di Flores Timur,” ungkap Andriko.
“Kita terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada para korban terdampak bencana alam erupsi gunung lewotobi dan konflik sosial. Kita tentunya berharap agar kondisi pasca bencana kembali normal sehingga pembangunan fisik huntara dan huntap tetap berjalan lancar masyarakat kembali mendapatkan tempat tinggal yang baik,” tambahnya.
Wamendagri Bima Arya menegaskan setiap pengungsi tetap bisa menggunakan hak pilih pada pilkada tanggal 27 november nanti. ”Kita koordinasi dengan Forkopimda NTT dan Pemkab Flores Timur dan Pemkab Sikka agar memastikan seluruh warga di pengungsian untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 27 November nanti baik warga di lokasi pengungsian maupun yang mengungsi di keluarga/kerabat,” jelas Bima.
“Ada 22 TPS yang kami siapkan untuk pencoblosan di daerah pengungsian dan ada 2 TPS di wilayah perbatasan yang telah disiapkan dan dikoordinasikan oleh Pemkab Sikka dan Flores Timur. Kami juga berkoordinasi dengan Dukcapil dan KPU untuk membantu memudahkan pencatatan dan kebutuhan dokumen-dokumen kependudukan yang dibutuhkan untuk mencoblos. Jadi Pilkada disana tidak ditunda namun dilaksanakan sesuai jadwal,” tegasnya.
