LARANTUKA,jurnalntt.com| Menko PMK Pratikno beserta jajaran Kementerian terkait serta Pemprov NTT mengawal pelayanan bagi masyarakat terdampak bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki. Pratikno menjelaskan disamping memastikan pelayanan bagi masyarakat secara optimal, percepatan pembangunan huntara dan huntap penting untuk segera terlaksana.
“Tadi kita tiba di Larantuka dan langsung menggelar Rakor bersama BNPB, Basarnas, Pemprov, Pemkab. Jadi intinya sekali lagi kami mereview bagaimana pelayanan terhadap pengungsi, juga mengecek gudang logistik apakah stoknya masih tersedia dan ternyata masih tersedia bahkan beberapa bantuan baru belum masuk ke sini, jadi kalau ada bantuan-bantuan baru. Pak Wamen, Kemensos tadi membawa bantuan, juga CSR dari beberapa Perusahaan. Bahkan barusan kita lihat mulai dari kasur dan lain-lain, alat masak juga masih tersedia, itu artinya kita mengawal bagaimana pelaksanaan pelayanan kepada pengungsi itu bisa berjalan dengan baik,” demikian disampaikan Menko PMK didampingi Pj. Gubernur Andriko Noto Susanto di GOR Weri Larantuka, Minggu (24/11) usai meninjau logistik di lokasi tersebut.
Selanjutnya Ia menyatakan bahwa, disamping memastikan kesiapan logiastik, penyiapan hunian sementara (huntara) oleh Pemerintah dan pembangunan ekonomi masyarakat menjadi perhatian perhatian khusus saat ini.
“Lahan sudah siap dari masyarakat sudah dilakukan, dari TNI AL juga menyampaikan siap untuk membawa bahan-bahan untuk hunian sementara jadi nanti di bawah kendali Bapak Kepala BNPB untuk membangun hunian sementara, Pada saat yang bersamaan kita juga menyiapkan hunian tetap. Jadi sekali lagi kami tekankan bahwa hunian tetap ini bukan semata-mata membangun rumah tapi membangun kawasan kehidupan. oleh karena itu sisi-sisi sosial juga menjadi pertimbangan penting dialog dengan masyarakat menjadi pertimbangan penting bukan hanya bangun rumah tetapi memikirkan sumber kehidupan dan ekonomi masyarakat,” urainya.
Selanjutnya, terkait pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2024, Wamendagri Bima Arya memastikan bahwa masyarakat terdampak bencana erupsi dapat memberikan hak suaranya pada tanggal 27 November mendatang.
“Kami pastikan semaksimal mungkin warga yang terdampak, TPS yang terdampak bisa kita antisipasi. Tadi dilaporkan ada 37 TPS yang terdampak dan sekitar 22 yang digeser ke lokasi pengungsi. Selain itu, juga mendata perpindahan penghuni dari Kabupaten Flotim ke Sikka dan sebaliknya yang harus kita siapkan semaksimal mungkin untuk memilih. Ada dua tps yang sudah disiapkan di perbatasan dan ada juga yang difasilitasi oleh Pemkab Flotim untuk menjemput dan mengantarkan warga agar bisa memilih di TPS yang terdaftar sebelumnya,” ujar Wamendagri Bima Arya.
Melanjutkan kegiatannya, Menko Pratikno didampingi Pj. Gubernur Andriko dan kemudian meninjau Posko Pengungsi Lewolaga, kehadiran rombongan disambut hangat oleh pengungsi. Setelah dialog bersama masyarakat turut dilaksanakan penyerahan bantuan secara simbolis berupa,
1.) Paket sembako
2.) Bantuan dari BPBM di 7 Provinsi (NTT, NTB, Bangka Belitung, Jambi, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan dan Riau) untuk sekolah terdampak erupsi Lewotobi Laki-Laki
3.) Bantuan untuk sekolah terdampak
4.) Peralatan dapur umum dan uang tunai 10 juta rupiah
5.) Bantuan untuk sekolah terdampak erupsi gunung lewotobi laki-laki berupa 19 tenda ruang kelas darurat, 1800 paket belajar siswa, 3.464 ekslempar buku bacaan, 500 paket family kit dan bantuan dana untuk pendidikan dalam situasi darurat.
Selanjutnya, kunjungan kerja ini ditutup dengan peninjauan kawasan huntara di Desa Konga dan kawasan potensial huntab di Wukoh Lewoloroh, Desa Boru.
Ditemui usai peninjauan, Menko Pratikno mengungkapkan,
“Kita baru selesai meninjau kawasan huntara dan diperkirakan selesai dalam 2 bulan dan kemudian meninjau huntab, karena ini merupakan hunian tetap sehingga harus kita pikirkan secara matang karena kita bukan hanya membangun rumah tetapi juga membangun kehidupan sehingga aspek sosialnya harus diperhatikan,” ujarnya.
Ia menyatakan, Pemerintah terus berupaya agar masyarakat terdampak bencana ini tetap memiliki akses yang tidak terlalu jauh dari lahan pertaniannya.
“Jadi kita menjaga betul agar relokasi 6 Desa terdampak sehingga ini justru semakin meningkatkan kualitas hidup masyatakat,” tutupnya.
