KUPANG,jurnalntt.com| Sebuah truk pengangkut batu mangan seberat 5 ton ditahan aparat Polres Kupang, Senin (18/11/2024) malam. Padahal, Kopdit Pah Meto Berdikari pemilik truk beserta batu mangan tersebut memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR) resmi sejak tahun 2021.
Disadur dari media selatan indonesia.com tanggal 22 November 2024, Ketua Koperasi Pah Meto Berdikari, Nikson Nelwan Yusuf Yalla, menegaskan bahwa aktivitas koperasi yang dilakukan pihaknya telah memiliki legalitas resmi dan bukan tindakan ilegal.
Pernyataan ini disampaikan menyusul penahanan sebuah truk bermuatan lima ton batu mangan di Jalan Timor Raya, Desa Mata Air, Kupang, Senin (18/11/2024) malam oleh Polres Kupang.
Nikson menjelaskan bahwa koperasi mereka telah berdiri sejak 2018 dan mulai mengantongi izin pertambangan rakyat (IPR) resmi pada 2021.
“Kami adalah badan usaha yang legal, bukan ilegal. Kami memiliki izin penetapan wilayah pertambangan rakyat mineral logam sejak 2022, khususnya untuk Kabupaten Kupang,” ujar Nikson dalam konferensi pers, Kamis (21/11/2024).
Proses Perizinan dan Aktivitas Koperasi Nikson menguraikan bahwa koperasi tersebut telah melalui proses panjang dalam mendapatkan izin resmi, termasuk pendelegasian izin dari Pemerintah Provinsi NTT pada 2023. Aktivitas mereka, lanjutnya, berada dalam koordinat wilayah yang telah ditetapkan.
“Kegiatan kami di Desa To’o Baun melibatkan anggota koperasi yang mengumpulkan batu mangan. Batu itu dibeli dari masyarakat setempat, bukan hasil tambang koperasi. Semua dilakukan dengan sepengetahuan kepala desa,” tegasnya.
Dia juga menyebutkan bahwa koperasi ini menjalankan dua kegiatan utama, koperasi dan pengelolaan hilirisasi mangan. “Kami hanya membantu masyarakat yang memerlukan dukungan koperasi,” imbuh Nikson
“Kami adalah badan usaha yang legal, bukan ilegal. Kami memiliki izin penetapan wilayah pertambangan rakyat mineral logam sejak 2022, khususnya untuk Kabupaten Kupang,” ujar Nikson dalam konferensi pers, Kamis (21/11/2024).
Proses Perizinan dan Aktivitas Koperasi Nikson menguraikan bahwa koperasi tersebut telah melalui proses panjang dalam mendapatkan izin resmi, termasuk pendelegasian izin dari Pemerintah Provinsi NTT pada 2023. Aktivitas mereka, lanjutnya, berada dalam koordinat wilayah yang telah ditetapkan.
“Kegiatan kami di Desa To’o Baun melibatkan anggota koperasi yang mengumpulkan batu mangan. Batu itu dibeli dari masyarakat setempat, bukan hasil tambang koperasi. Semua dilakukan dengan sepengetahuan kepala desa,” tegasnya.
Dia juga menyebutkan bahwa koperasi ini menjalankan dua kegiatan utama, koperasi dan pengelolaan hilirisasi mangan. “Kami hanya membantu masyarakat yang memerlukan dukungan koperasi,” imbuh Nikson.
Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Kupang, Iptu Yeni Setiono, menyatakan truk yang ditahan petugas tidak bisa menunjukkan izin pertambangan rakyat. “Sopir tidak dapat menunjukkan surat izin saat diperiksa, sehingga truk kami amankan,” kata Yeni.
Menanggapi hal tersebut, Nikson menyebutkan bahwa pemberitaan tentang aktivitas koperasi mereka yang dianggap ilegal adalah keliru. “Kami tidak melakukan aktivitas tambang, melainkan membeli batu mangan yang dikumpulkan oleh masyarakat,” katanya.
Nikson juga menegaskan bahwa koperasi mereka telah mengikuti aturan terbaru, termasuk pendaftaran ke Minerba Indonesia setelah perubahan peraturan pada Oktober 2023.
Menurut Nikson, koperasi Pah Meto Berdikari bertujuan mendukung penghidupan masyarakat di wilayah tersebut.
“Kami berjuang untuk membesarkan koperasi ini dan memberikan hak usaha bagi masyarakat. Aktivitas kami sepenuhnya sah dan legal,” tutupnya.
Hingga kini, kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan oleh Polres Kupang. Pihak koperasi berharap klarifikasi ini dapat meluruskan informasi dan memperkuat kepercayaan publik terhadap legalitas aktivitas mereka.(*)
