KUPANG,jurnalntt.com. || Bank Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar kegiatan edukasi literasi keuangan dan digital bagi pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara Timur bersama Instansi terkait yang berlangsung di Rumah Jabatan Walikota Kupang, Selasa (1/10/2025).
Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan PMI sekaligus mendorong penggunaan layanan remitansi resmi dan digital.
Deputi Kepala Perwakilan BI NTT, Rio Khasananda, menyampaikan bahwa PMI merupakan ujung tombak penerimaan devisa negara, dengan jumlah PMI asal NTT yang meningkat 7% menjadi 1.401 orang pada 2024. Namun, rendahnya literasi keuangan dan maraknya penggunaan jalur remitansi ilegal masih menjadi tantangan besar.
“Pekerja migran adalah potensi besar devisa, tapi harus terlindungi dan mandiri secara ekonomi. Kami mendorong penggunaan layanan remitansi resmi seperti QRIS antarnegara (QRIS TTS), yang kini bisa digunakan di Malaysia, Singapura, Jepang, dan Thailand,” kata Rio.
QRIS TTS memungkinkan PMI mengirim uang secara cepat, aman, dan dengan biaya lebih murah. BI juga terus memperkuat edukasi perlindungan konsumen untuk mencegah penipuan digital yang kerap menimpa PMI.
Ketua Tim Kerja Pemberdayaan BP3MI NTT, Agus Ujang Sugema, menjelaskan bahwa remitansi PMI merupakan sumber devisa terbesar kedua setelah ekspor bebas. Hingga Agustus 2025, remitansi dari PMI NTT yang disalurkan melalui BNI dan kantor pos Kupang mencapai Rp57,42 miliar. Dana ini berperan penting dalam menggerakkan ekonomi keluarga hingga nasional.
Namun, Agus mengingatkan masih banyak PMI mengirim uang lewat jalur informal, seperti titipan individu atau jasa tidak resmi, yang sangat berisiko. “Edukasi ini penting agar PMI dan keluarganya bisa mengelola uang dengan baik dan memanfaatkannya secara produktif, seperti untuk membangun rumah atau membuka usaha,” ujarnya
Kegiatan edukasi literasi keuangan dan digital bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi langkah strategis dalam meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan PMI.
Program ini bertujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada PMI dalam mengelola keuangan secara bijak dan aman, serta mendorong penggunaan layanan remitansi resmi dan digital.
Tujuan Program ini adalah Meningkatkan literasi keuangan PMI agar dapat mengelola penghasilan dengan baik, Melindungi PMI dari risiko penipuan dan kejahatan keuangan, Mendorong penggunaan layanan remitansi resmi dan digital untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi.
Dengan demikian, program ini diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi PMI dan keluarga mereka, serta memperkuat peran PMI sebagai penggerak perekonomian nasional.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang, Thomas Dagang, yang mewakili Wali Kota Kupang, menambahkan bahwa keberangkatan PMI ke luar negeri secara formal menghadapi kendala biaya tinggi, bisa mencapai Rp80 juta untuk negara seperti Jepang dan Australia. Sinergi antara OJK, BI, dan perusahaan penyalur diperlukan untuk solusi pembiayaan yang lebih terjangkau.
Thomas juga menyatakan bahwa Kota Kupang saat ini mencatat zero PMI ilegal, meski pengawasan tetap diperketat agar tidak ada celah pelanggaran.
Selain edukasi remitansi, peserta juga mengikuti sesi bertema “Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah” yang mengenalkan nilai-nilai dibalik uang rupiah, termasuk gambar pahlawan dan keindahan alam Indonesia, seperti Taman Nasional Komodo di uang pecahan Rp50.000. Kuis interaktif dengan hadiah dari BI membuat suasana belajar menjadi meriah.
Deputi Kepala Perwakilan BI NTT lainnya, Didiet Aditya Budi Prabowo, menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga seperti BI, OJK, BP3MI, dan Dinas Ketenagakerjaan sangat krusial dalam memberikan pelayanan dan perlindungan optimal bagi PMI.
Kegiatan ini merupakan bagian dari program Kelompok Kerja Sektor Jasa yang bertujuan meningkatkan devisa dari sektor jasa, terutama tenaga kerja migran dan pariwisata. Diharapkan edukasi ini menjadi awal terciptanya ekosistem remitansi yang aman, produktif, dan berkelanjutan bagi PMI NTT.
“Mari kita wujudkan PMI asal NTT yang terlindungi, cerdas, dan mandiri secara ekonomi. Gunakan layanan resmi dan sebarkan literasi keuangan hingga ke seluruh pelosok,” pungkas Rio Khasananda.**
