KUPANG,jurnalntt.com. || Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena, memimpin rapat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) yang berlangsung di aula Sasando Kantor Gubernur NTT Kamis,4/9/2025.
Gubernur Melki menyatakan bahwa secara resmi menetapkan Bank Jatim sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP) II di Bank NTT.
penetapan Bank Jatim sebagai PSP II merupakan bagian dari upaya untuk memenuhi ketentuan modal inti minimum sebesar Rp3 triliun, sebagaimana diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Kami sudah menerima dan menetapkan Bank Jatim sebagai salah satu pemegang saham di Bank NTT. Mereka masuk dengan nilai investasi sebesar Rp100 miliar. Dengan demikian, Bank NTT resmi menjadi bagian dari BPD yang telah memenuhi modal inti minimum sebesar Rp3 triliun. Langkah ini sudah disetujui oleh OJK. Ini menjadi langkah penting untuk memperkuat posisi Bank NTT sebagai bank pembangunan daerah yang sehat dan kompetitif,” ungkap Gubernur Melki.
Pemerintah Provinsi NTT tetap menjadi pemegang saham pengendali utama (PSP 1), sementara Bank Jatim hadir sebagai mitra strategis untuk memperkuat tata kelola dan daya saing Bank NTT.
Selain penetapan PSP II, RUPS LB Gubernur Melki juga mengonfirmasikan memperpanjang masa jabatan pengurus Bank NTT saat ini, sampai bulan Februari 2025, atau hingga adanya keputusan definitif mengenai struktur pengurus baru.
Perpanjangan masa jabatan Pelaksana Tugas (PLT) Direksi Bank NTT, termasuk PLT Direktur Utama hingga Februari 2026. Perpanjangan ini dilakukan sembari menunggu proses definitif dari OJK terkait penetapan direktur utama dan jajaran direksi baru.
“Seluruh jajaran PLT tetap bekerja dengan penuh tanggung jawab hingga struktur manajemen definitif disahkan OJK. Ini penting agar roda operasional Bank NTT tetap berjalan lancar,” kata Melki.
Untuk posisi komisaris, Gubernur Melki menyebut bahwa sudah ada dua nama calon komisaris yang telah melewati proses fit and proper test di OJK.
Sementara itu, penambahan struktur direksi dan komisaris saat ini juga sedang dalam proses usulan untuk disetujui oleh OJK. Hal ini merupakan bagian dari perbaikan tata kelola Bank NTT.
“Kami akan evaluasi apakah penambahan direksi dan komisaris ini akan memberikan dampak positif atau memperkuat kinerja Bank NTT ke depan,” tambahnya.
Langkah ini menunjukkan keseriusan Bank NTT dalam memperkuat tata kelola perusahaan sesuai prinsip kehati-hatian perbankan. Proses restrukturisasi Bank NTT kini berada di tangan OJK. Direncanakan, Bank NTT akan menambah tujuh kursi direksi dan lima komisaris baru untuk memperkuat fungsi pengawasan dan manajemen. Setelah proses finalisasi rampung, pemegang saham akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) guna mengesahkan formasi baru tersebut.
“Kami berharap seluruh proses di OJK bisa segera rampung bulan ini. Setelah itu, kami akan menggelar RUPS untuk mengesahkan formasi direksi dan komisaris yang telah disetujui OJK,” jelas Gubernur Melki.
Gubernur Melki menegaskan bahwa setelah proses fit and proper test selesai di OJK, seluruh jajaran pengurus baru Bank NTT wajib menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) yang nantinya harus dipaparkan kepada para pemegang saham.
“RBB ini akan menjadi pegangan bersama antara pengurus dan pemegang saham, agar Bank NTT ke depan mampu mendukung program pemerintah pusat dan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Ditambahkan Gubernur Melki, rencana bisnis baru harus mencerminkan visi menjadikan Bank NTT sebagai motor penggerak ekonomi lokal. “Rencana bisnis ini akan menjadi pegangan bersama bagi semua pemegang saham, termasuk Bank Jatim, untuk memastikan Bank NTT terus tumbuh sehat, profesional, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” tambah Gubernur Melki.
Dengan pemenuhan modal inti dan restrukturisasi manajemen, Bank NTT diharapkan mampu bertransformasi menjadi bank daerah yang lebih modern, akuntabel, dan inovatif. (Vir).
