KUPANG,jurnalntt.com| Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Alumni Lembaga Ketahanan Nasional (IKAL Lemhannas) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melakukan audiensi dengan Gubernur NTT, Melkiades Laka Lena.
Audiensi tersebut berlangsung di Ruang Kerja Gubernur NTT, Kamis (13/3/2025).
Ketua DPD IKAL Lemhannas NTT, RD. Dr. Rofinus Neto Wuli, S.Fil., M.Si (Han), menyebut, pertemuan tersebut merupakan bentuk sinergi antara IKAL Lemhannas dan pemerintah daerah.
Selain itu, pertemuan tersebut juga bertujuan untuk memperkenalkan kepengurusan IKAL Lemhanas serta membahas kontribusi strategis bagi pembangunan daerah.
“Kami hadir sebagai lembaga strategis yang siap memberikan kajian serta saran kebijakan untuk mempercepat pembangunan di NTT,” ungkap Romo Roni Neto Wuli.
Kepada Gubernur NTT, Romo Roni juga memaparkan Visi dan Misi DPD IKAL Lemhannas Nusa Tenggara Timur.
Visi IKAL Lemhanas yakni: Persatuan dan Kesatuan, Pengabdian, Kepentingan Bangsa dan Negara.
Sementara Misi IKAL Lemhanas yakni: Memperkuat komitmen pengabdian kepada Bangsa dan Negara; Menyeimbangkan potensi dan pemikiran; serta Mensosialisasikan Nilai-nilai Kebangsaan dalam berbagai aktivitas.
Kajian Strategis untuk Pembangunan Daerah
Pada moment audiensi tersebut, IKAL Lemhannas NTT juga mempresentasikan berbagai kajian strategis terkait pembangunan daerah.
Adapun rujukan kajian DPD IKAL Lemhanas NTT yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.
Selanjutnya, Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga; Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Destinasi Wisata Berkelanjutan; serta Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pola Kerja Kolaborasi Perangkat Daerah dalam Rangka Pengembangan Rantai Pasok Pariwisata di Kawasan Pariwisata Estate.
Dijelaskan pula maksud dan tujuan dari kajian tersebut yakni;
Pertama, optimalisasi sumber daya, keahlian, dan jaringan dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih efektif dan efisien.
Kedua, memaksimalkan inovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan.
Ketiga, menggabungkan upaya berbagai pihak untuk mengatasi masalah sosial, seperti kemiskinan, pengagguran, ketimpangan, serta masalah lingkungan, seperti perubahan iklim dan kerusakan lingkungan.
Keempat, menciptakan ekosistem inovasi yang kondusif, menghasilkan teknologi dan produk baru yang bermanfaat bagi masyarakat.
Kelima, meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas.
Untuk konteks NTT, DPD IKAL Lemhanas memetakan Peluang, Tantangan, Kekuatan dan Kelemahan sebagai referensi terhadap arah kebijakan pembangunan ke depan.
Beberapa peluang yang dirumuskan di antaranya:
Pertama, pengembangan pariwisata berkelanjutan dapat menjadi sumber pendapatan utama dan menciptakan lapangan kerja.
Kedua, wilayah laut yang luas dengan potensi perikanan dan budidaya laut yang besar.
Ketiga, penggunaan energi terbarukan yang dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.
Keempat, potensi untuk pengembangan pertanian dan peternakan, terutama peternakan sapi.
Kelima, kekayaan budaya yang dapat dikembangkan untuk mendukung sektor pariwisata.
Di samping peluang, terdapat sejumlah tantangan yang perlu menjadi atensi serius, yakni: Tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif; Kepememimpinan yang kuat dan visioner dan partisipatif; Tingkat kemiskinan dan prevalensi stunting tinggi; serta SDM (persentasi tingkat Pendidikan sarjana rendah, 5,59 %).
Dalam presentasinya, DPD IKAL Lemhanas juga memetakan Kekuatan dan Kelemahan sebagai bahan rujukan ke depan.
Hal-hal yang menjadi kekuatan yakni: Posisi geografis di Indonesia Timur Bagian Selatan; Nilai-Nilai Sosial Budaya; Potensi Sumber daya alam perikanan dan kelautan serta energi terbarukan; serta Dukungan Pemerintah Pusat (DPSP).
Sedangkan hal-hal yang menjadi Kelemahan yakni: Ketergantungan pendanaan Pemerintah Pusat; Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Rendah; Pengembangan industri perikanan dan pertanian; serta Kerentanan terhadap Perubahan Iklim dan Bencana Alam.
Menurut kajian DPD IKAL Lemhanas, terdapat 4 pokok persoalan yang ditemukan, yakni: Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Rendah; Tata Kelola Pemerintahan dan Kepemimpinan; Tingkat Kemiskinan dan Stunting yang Tinggi; dan Kerentanan terhadap Perubahan Iklim dan Bencana Alam.
Selanjutnya, DPD IKAL Lemhana menjabarkan 4 stratrgic outcomes dan Program Unggulan (Quick Wins) sebagain acuan kebijakan pembangunan menuju NTT Maju.
Pertama, Kemakmuran.
Sektor pertanian, perikanan dan pariwisata menghasilkan ekonomi yang berkembang dn berkeoanjutan bagi semua warga NTT.
Kedua, Keberlanjutan.
Pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, pengembangan energi terbarukan, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.
Ketiga, Perlindungan.
Peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan bagi kelompok miskin dan rentan, perlindungan terhadap kelompok disabilitas, serta pendataan dan perlindungan terhadap pekerja migran NTT.
Keempat, Kepemimpinan yang Terlihat.
Kepemimpinan yang visioner, berintegritas dan kolaboratif.
Program Unggulan (Quick Win) yang direkomendasikan yakni;
Pertama, penguatan good agriculture practices tanaman kopi dengan pengembangan Kebun Edukasi Tanaman Kopi di beberapa sentra utama produksi Kopi (Kabupaten Ngada dalam kopaborasi dengan STIPER Flores Bajawa, Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Timur).
Kedua, pengembngan Desa Ketahanan IKAL di Kabupaten Ende.
Ketiga, penguatan pengembangan Destinasi Wisata di darat melalui pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Manggarai Barat.
Keempat, pengembangan Desa Tangguh Pekerja Migran di Kabupaten Flores Timur.
Romo Roni mengatakan bahwa Gubernur NTT yang juga merupakan Ketua Dewan Pembina IKAL Lemhannas NTT, menyambut baik pertemuan ini.
“Gubernur NTT merespon baik dan menekankan bahwa pemerintah daerah membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk akademisi dan alumni Lemhannas, untuk mewujudkan visi NTT yang maju dan mandiri,” ungkap Romo Roni.
Kolaborasi Multi-Pihak
Sementara itu, Sekretaris IKAL Lemhannas NTT, Yakobus Stefanus Muda, S.P, menambahkan bahwa permasalahan laten seperti kemiskinan dan rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), perlu ditangani dengan pendekatan kolaboratif.
“Kami ingin mengambil peran aktif dalam memberikan sumbangan pemikiran serta langkah konkret yang dapat mendukung pemerintahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Yakobus Muda.
Yakobus menyebut, sebagai langkah awal, IKAL Lemhannas NTT telah menyusun beberapa program berbasis sektor unggulan yang dapat menjadi model pembangunan berkelanjutan.
“Pendekatan berbasis desa dan komunitas, menjadi strategi utama dalam implementasi program tersebut,” kata Yakobus.
Pada akhir pertemuan, kedua pihak berkomitmen untuk terus menjalin komunikasi dan kerja sama dalam berbagai program strategis.
“Diharapkan sinergi ini dapat menjadi motor penggerak percepatan pembangunan di NTT. Ketika kita bersatu, kita bisa mengalahkan kemiskinan. Dan ketika kita berbagi tanggung jawab, kita bisa menciptakan masa depan yang cerah untuk semua,” ungkap Romo Roni sembari mengutip Neslon Mandela.
Susunan Kepengurusan DPD IKAL-LEMHANNAS Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2021-2026
DEWAN PEMBINA
Ketua: Gubernur Nusa Tenggara Timur (ex officio)
Anggota:
Danrem 161 Wira Cakti
Kapolda NTT
Danlantamal VII Kupang
Danlanud El Tari Kupang.
DEWAN PENASEHAT
Ketua: Dr. Drs. Josef A. Nae Soi, MM (KSA 4 & Sucados 1988)
Wakil Ketua: Drs. Gidion Mbilijora, M.Si (P3DA 2012)
Sekretaris: Drs. Yos Ansar Rera (P3DA 2015)
Anggota:
Ir. Albertus Botha (P3DA 2001)
Drs. Yan Richard Mbocik (KRA 38/2006).
PENGURUS DAERAH
Ketua: Dr. RD. Rofinus Neto Wuli, S.Fil., M.Si (Han) (PPRA XLVII/2012)
Wakil Ketua 1: Dr. Thomas Ola Langodai, M.Si (P3DA 2019)
Wakil Ketua 2: Ir. Fary Djemy Francis, M.MA (Taplai 2014/Komut ASABRI)
Sekretaris: Paulinus Y. Nuwa Veto, S.IP. (ADPRD NTT/P3DA 2015)
Wakil Sekretaris: Yakobus Stefanus Muda, SP. (PPRA 55/2016)
Bendahara: Emanuel Melkiades Laka Lena (ADPR RI/TAPLAI 2019)
Wakil Bendahara: Drs. Eusabius Binsasi (Wabup TTU/TAPLAI 2017).
BIDANG-BIDANG
1. Organisasi & Keanggotaan
-Goris Lewoleba (KSA X/2002)
-RD. Silvianus Mongko, S.Fil. (PPRA 58/2018)
2. Kerohanian
-RD. Blasius Masang Kleden, Lic. Iur. Can. (PPRA 54/2016)
-Vincent Bata (ADPRD NTT-Sus Doswir 1996)
3. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
-Drs. Julius Bobo (KSA IX/2001)
-Ernest Ludji, S.STP, M.Si (Kaban PBD Kota Kupang/Taplai 2014)
4. Dana, Usaha & Koperasi
-Fahmi H. Abdullah, SE. (P3DA 2011)
-Marthinus Alopada, S.I.Kom (P3DA 2015)
5. Informasi, Dokumentasi & Publikasi
-Pius Rengka (Staf Khusus Gubernur NTT/Taplai 2014)
-Tudermi Maksimilyan Fioh, S.KM (Taplai KBS/2014)
-Kristoforus Loko, S.Fil. (P3DA 2014)
6. Advokasi, Pendidikan & Pengkajian
-Dra. Lilis Ika Herpianti Sutikno, S.H. (Kepala SMPN 3 Kupang Barat/ToT Taplai KBS Virtual-8/2021)
-Yakobus Stefanus Muda, SP. (PPRA 55)
-Nene Karim Kalake, S.H. (PPRA XLVII/2012)
-Kombes Pol Alcks Alim Rewos (PPRA 55/2016)
7. Pengabdian Masyarakat & Kekeluargaan
-RD. Gregorius Sainudin Dudy, S.Ag., S.H., M.H., C.L.A. (PPRA 63/2022)
-Wilfridus Kado, S.P., Gr (TOT Virtual KBS/2023)
-Alberto A. Tatibun, S.Pi (TOT Virtual KBS/2023)
-Deni Salean (Taplai 2014)
-Heru Restu Dupe (Taplai 2011)
-Inyo Anggrek (Taplai 2014)
-Jefri Basuki (Taplai 2010).
Adapun kepengurusan tersebut berdasarkan Revisi Pasca SK Pelantikan, Kupang (1 Juni 2023)yang ditandatangani Ketua DPD IKAL Lemhannas NTT, Dr. RD. Rofinus Neto Wuli, Pr., S.Fil., M.Si (Han).
