ENDE,jurnalntt.com| Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Ende menggelar sosialisasi ketahanan pangan dan tata kelola pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tingkat kecamatan Wolowaru, Rabu (19/2/2025).
Kegiatan yang digelar di Aula Kantor Camat Wolowaru tersebut dihadiri oleh Kapolsek Wolowaru, IPDA Ubaldus Maku, S.Sos; Camat Wolowaru yang diwakili oleh Sekretaris camat Wolowaru, Kristianus M. Rera, S.P; Danramil 1602-02 Wolowaru yang diwakili oleh BATUUT Sersan Kepala Jeanny Fransiskus Kono; Kepala DPMD Ende yang diwakili oleh Kabid Ekonomi; para Kepala Desa se-Kecamatan Wolowaru; serta perwakilan staf Desa se-Kecamatan Wolowaru.
Adapun kegiatan tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam rangka menyukseskan program ketahanan pangan Nasional.
Dukung Astacita Presiden
Pada kegiatan tersebut, Kapolsek Wolowaru, IPDA Ubaldus Maku menekankan bahwa Astacita Presiden Prabowo Subianto mengamanatkan kita untuk Swasembada Pangan di tahun 2027 melalui program Ketahanan Pangan.
“Polri dibebankan dengan 2 program; yakni menangani Pekarangan Pangan Bergizi dan Ketahanan Pangan, khususnya Jagung,” kata Kapolsek Ubaldus.
Kapolsek Ubaldus menerangkan, Polri sebagai Polisi Penggerak bukan sebagai pekerja dan saat ini sudah ada 2 orang Polisi Penggerak.
“Polri ditargetkan periode tanam tahun ini yakni 1,7 Juta hektare di seluruh Indonesia, dengan asumsi panen 5 ton sebelumnya dan target karena intervensi yakni 8 ton atau lebih,” terang Kapolsek.
Dijelaskan, luas lahan tanam jagung untuk musim tanam 1 tahun periode September 2024-September 2025 yakni: kecamatan Wolowaru (luas lahan 41,5 hektare dengan hasil produksi 132,5 ton), kecamatan Wolojita (47 hektare dengan hasil produksi 67 ton).
Sementara pada tahun 2025, target pemerintah pusat yakni 76 hektare dengan hasil produksi 35,5 ton.
Selanjutnya, kecamatan Kelimutu untuk tahun 2024 sebanyak 53 hektare dengan hasil produksi 132,5 ton dan tahun 2025 target oleh Pemerintah Pusat 76 hektare dengan hasil produksi 152,5 ton.
Dalam kegiatan tersebut sebagaimana rilis yang diterima media ini dari Kapolsek Wolowaru, terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan oleh Kepala Desa dan Aparatur Desa, di antaranya:
Pertama, segera menetapkan Anggaran Desa termasuk LPJ kegiatan dan anggaran tahun sebelumnya, karena bulan Maret 2025 harus sudah selesai.
Kedua, segera mengalokasikan 20% pada belanja anggaran sesuai dengan perintah dan komando yang ada (penyertaan modal). Artinya, anggaran itu harus surplus dan jangan sampai minus sehingga Desa memiliki Pendapatan Asli Desa (PADes) yang selama ini mungkin belum ada.
Ketiga, Kepala Desa adalah seorang investor, karena Desa didesain oleh pemerintah saat ini sebagai Bisnis; artinya biaya yang dialokasikan oleh Desa ke BUMDes harus dilihat sebagai peluang bisnis yang timbal baliknya adalah keuntungan, dan keuntungan itu akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat Desa.
Keempat, segera membentuk BUMDes atau TPK sebagai badan pengelolaan ketahanan pangan di Desa (Pengurus BUMDes) agar diberikan pelatihan akuntansi.
Kelima, Polri melakukan pengawasan melekat mulai dari hulu sampai hilir.
Khusus hal ini, jangan anggap sepele dan bukan untuk menakut nakuti para Kades, tetapi semata- mata untuk memajukan Desa.
Keenam, sedapat mungkin membangun kolaborasi yang sinergis dengan semua elemen; baik Desa, kelompok tani, pemerintah kecamatan, Polri, TNI dan swasta.
Ketujuh, hal-hal teknis terkait penggunaan atau alokasi anggaran akan disampaikan oleh BPMD Kabupaten Ende.
Kedelapan, sektor ketahanan pangan meliputi pertanian, holtikultura, perikanan, peternakan, jasa ketahanan pangan, dan lain-lain. Setiap Desa memiliki potensinya masing-masing sehingga jangan sampai polanya copy paste.
Kesembilan, perlu mengoptimalkan aparatur Desa sesuai bidang tugasnya sehingga target dari Pemerintah dapat terwujud.
Kesepuluh, Kepala Desa diharapkan dapat mendorong kelompok untuk membuat proposal; baik bibit, pupuk, peralatan traktor, pompa air, dan kebutuhan lain sesuai format yang sudah ada dan tinggal di isi sesuai kebutuhan riil kelompok.*
