JAKARTA,jurnalntt.com| Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Dr. Andriko Noto Susanto, S.P, M.P, menghadiri Rapat Tingkat Menteri (RTM) guna membahas Percepatan Penanganan Pasca Bencana Erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki dan Konflik Sosial di Kab. Flores Timur, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), pada Rabu (20/11/2024).
RTM tersebut dipimpin langsung oleh Menko PMK Pratikno dan dihadiri oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Wakil Menko Polkam Lodewijk Freidrich Paulus, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priono, Pj. Bupati Flores Timur Sulastri Rasyid (secara daring), Kepala Badan Geologi, Dirjen Anggaran Kemenkeu, dan Direktur Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan.
Menko PMK menerangkan, aktivitas Gunung Lewotobi Laki-Laki saat ini masih berlangsung, tetapi tanpa indikasi peningkatan. Berdasarkan keterangan yang didapat dari BNPB, radius daerah berbahaya telah dikurangi, dan layanan pengungsian akan terus diupayakan semaksimal mungkin.
“Jumlah pengungsi terpusat sudah mengalami penurunan, sedangkan yang lebih banyak adalah pengungsi mandiri yang bergabung ke sanak keluarga di sekitar,” jelas Pratikno.
Untuk mengantisipasi musim hujan, Pratikno menyampaikan pemerintah telah memutuskan untuk segera membangun hunian sementara bagi pengungsi. Hunian sementara dibangun bersamaan dengan mempersiapkan proses relokasi dan pembangunan hunian tetap.
“Kami memastikan bahwa semua rencana, mulai dari renovasi rumah hingga pembangunan hunian tetap berjalan secara bersamaan, dengan cara itu kita akan bisa memberikan layanan yang baik bagi masyarakat terdampak,” ujar Pratikno.
Mengingat akan adanya proses pemungutan suara dalam Pilkada 2024, Pratikno menjelaskan bahwa proses tersebut akan tetap berlangsung melalui penyediaan TPS Khusus di sekitar pengungsian yang disiapkan oleh KPU.
Lebih lanjut Pratikno turut menerangkan, upaya penanganan konflik sosial yang terjadi di Adonara Barat telah dirumuskan dengan melibatkan semua pihak terkait. Perencanaan pembangunan rumah yang rusak akibat konflik telah disiapkan dengan melibatkan pihak-pihak yang bersengketa.
“Kami sudah merencanakan untuk pembangunan rumah kembali, proses administrasi sedang diupayakan, termasuk membicarakan dengan masyarakat yang bersengketa agar konflik sosial ini tidak terulang kembali,” jelas Pratikno.
Secara lebih terperinci, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto menyampaikan bahwa sebanyak 2.209 kepala keluarga (KK) akan direlokasi akibat bencana erupsi tersebut.
“Pemerintah telah menyiapkan dua opsi skema relokasi untuk mempermudah masyarakat terdampak dalam memulai kembali kehidupan mereka. Opsi pertama adalah relokasi terpusat, di mana pemerintah menyediakan lahan dan rumah yang sudah siap huni bagi warga yang membutuhkan tempat tinggal baru. Sementara itu, opsi kedua adalah relokasi mandiri, di mana pemerintah akan membangunkan rumah bagi warga di tanah mereka sendiri, dengan dukungan fasilitas dan infrastruktur yang disiapkan oleh pemerintah,” ujarnya.
Lebih lanjut Kepala BNPB menerangkan nantinya ada tiga lokasi potensial untuk relokasi warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi yang telah diajukan oleh pemerintah daerah. Lokasi pertama adalah Botongkarang/Noboleto, yang dapat diakses dengan kendaraan roda dua, dan cocok untuk relokasi warga dari Desa Dulipali (223 KK), Desa Nobo (415 KK), dan Klatanlo (346 KK). Lokasi ini berada di luar Kawasan Rawan Bencana (KRB) Lewotobi, sehingga dinilai aman.
Lokasi kedua adalah Wukoh Lewoloroh, yang terletak di perbatasan Flores Timur dan Sikka. Relokasi di kawasan hutan lindung ini akan mencakup Desa Boru (369 KK) dan Hokeng Jaya (457 KK). Lokasi ini berada di pinggir jalan raya dan memiliki lahan yang biasa digunakan untuk berkebun. Namun, relokasi di lahan ini masih menunggu persetujuan dari Kementerian Kehutanan karena termasuk kawasan hutan.
Lokasi ketiga adalah Kojarobet di Desa Hewa, yang diusulkan untuk relokasi warga Desa Nawokote (399 KK). Ketiga lokasi ini telah dipertimbangkan dengan matang untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan warga yang akan direlokasi.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan pemerintah akan menyiapkan sekitar 2.700 rumah bagi para penyintas erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki. Maruarar menjelaskan pembangunan hunian tetap itu akan dilakukan apabila sejumlah aspek seperti izin kehutanan, infrastruktur, keamanan, serta aspek geologi tuntas dibahas dan dipetakan.
“Kami akan siapkan sampai 2.700 rumah. Bahkan penyiapan dan pembuatan bahan baku pembangunan akan memaksimalkan sumber daya yang ada di sekitar masyarakat di Flores Timur. Dengan demikian, sekaligus akan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar/penyintas.” Jelas Maruarar.
Sementara itu, Pj. Gubernur NTT yang ditemui usai rapat tersebut mengatakan upaya-upaya penanganan dampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki dan konflik sosial di Flores Timur sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat.
“Hari ini kita melaksanakan rapat yang dipimpin langsung oleh Pak Menko PMK dan dihadiri oleh para Menteri terkait serta Instansi terkait lainnya. Ini merupakan upaya-upaya kita, kerja keras kita semua dan bentuk tanggung jawab dan respon cepat pemerintah, baik pusat dan daerah untuk fokus dalam percepatan penanganan erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki dan juga konflik sosial yang terjadi di Flores Timur,” ujar Andriko.
“Kita terus berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanan dan penanganan yang terbaik bagi para korban erupsi Gunung Lewotobi dan juga konflik sosial di Adonara, sehingga semuanya berangsur pulih. Saya juga sangat mengapresiasi segala macam bentuk dukungan, kepedulian dan kerja keras dari kita semua terhadap penanganan musibah ini. Dan bersama pemerintah pusat, kami juga bekerja dan mengupayakan serta memastikan agar hak pilih para pengungsi dapat terfasilitasi dengan baik, sehingga mereka dapat menyalurkan suaranya pada Pilkada yang akan datang.” Terang Pj. Gubernur NTT.
